CPNS Titipan Sudah Membudaya

CPNS Titipan Sudah Budaya

Sintang(Kalbar times) Tokoh pemuda Serawai-Ambalau, Alan mengatakan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) di kabupaten Sintang tak bisa dihindari lagi dengan system titip menitip. Karena menurutnya CPNS titipan tersebut sudah membudaya dikabupaten Sintang. “jadi, kalau ada yang bilang proses rekrutmen CPNS di Kabupaten Sintang ini bebas dari “Titip-memitip” itu sama dengan pembohongan public, “ungkapnya kepada Kalbar Times kemarin

Menurut Alan, alasan mengatakan kondisi tersebut sesuai dengan pengalaman yang telah terjadi dari tahun ketahun. Banyak CPNS yang lolos menjadi PNS didaerah pedalaman. Namun, bukan masyarakat setempat. Sehingga kita sudah menjadi PNS beberapa tahun, mereka pasti minta pindah ke kecamatan maupun ke kabupaten. Seandainya itu adalah warga setempat kemungkinan kecil minta pindah dan meraka lebih banyak ditempat tugas karena berada dikampungnya sendiri, “jelasnya.

Ia berharap agar budaya titip menitip oleh sejumlah pejabat dalam rekrutmen CPNS dikabupaten Sintang dihilangkan. “kita meminta kepada pemerintah agar dalam prose rekrutmen CPNS ini dilaksanakan dengan jujur dan transparan serta memperhatikan situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan Formasi yang dibutuhkan, “harap Alan.

Sebagai contoh, Lanjut Alan, di Serawai-Ambalau, ada baiknya pemerintah lebih memprioritaskan warga setempat. Dengan catatan, pelamar tersebut melampirkan rekomendasi dari kades setempat yang menyatakan kalau tenaga medis ataupun guru sangat dibutuhkan didaerah tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, langkah tersebut perlu dilakukan untuk mencegah  CPNS yang ditempatkan disuatu daerah tidak cepat minta pindah. Karena, meski CPNS yang mendaftar sudah menandatangi surat yang menyatakan siap ditempatkan dimana saja, tidak menjamin PNS yang dimaksud bertahan lama ditempat tugas.

Sebagai contoh yang menurutnya terjadi didaerahnya tersebut, banyaknya tenaga medis di Serawai yang bukan warga setempat, minta pindah sebelum waktunya. “Masalah seperti ini tidak kami inginkan, kami merasa dirugikan dan dizolimi. Ketika yang bersangkutan ingin menjadi PNS, nama daerah kami `dijual`. Sementara ketika lulus malah tidak komit dengan pilihannya ketika mendaftar CPNS pertama kali,” keluhnya.

Ia menyatakan, banyak dampak yang dirasakan masyarakat ketika PNS yang bertugas dipedalaman minta pindah. Dampak utamanya adalah masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. “ketika guru PNS pindah ke kota, yang tersisa hanya guru honorer yang digaji seadanya dengan dana BOS. Jika kondisinya seperti itu akan seperti apa kualitas pendidikan yang dihasilkan, oleh sebab itu diharapkan pemerintah segera tegas dalam situasi tersebut, Pungkas Alan.(Lg)